Perlindungan Hukum Bagi Komsumen Terhadap Pembebanan Biaya Administrasi Oleh Pelaku Usaha Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesia Standart (Qris)

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (financial technology) telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem pembayaran di Indonesia, salah satunya melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai instrumen pembayaran digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi melalui QRIS menjadikannya semakin banyak digunakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya pembebanan biaya administrasi tambahan kepada konsumen oleh beberapa pelaku usaha ketika melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Tindakan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena berkaitan dengan perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta ketentuan mengenai biaya transaksi dalam sistem pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pembebanan biaya administrasi oleh pelaku usaha dalam transaksi pembayaran menggunakan QRIS serta mengkaji akibat hukum terhadap tindakan pelaku usaha yang membebankan biaya tambahan tersebut kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem pembayaran, perlindungan konsumen, serta regulasi Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan QRIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan biaya administrasi tambahan kepada konsumen dalam transaksi pembayaran menggunakan QRIS tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, serta tidak merugikan konsumen. Selain itu, mekanisme biaya layanan dalam transaksi QRIS pada dasarnya telah diatur melalui ketentuan penyelenggara jasa pembayaran sehingga pelaku usaha tidak diperkenankan mengalihkan beban biaya tertentu kepada konsumen tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih optimal agar penggunaan QRIS dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pengguna jasa pembayaran digital.